puji lestari
19210521
2ea17
Kenaikan harga BBM membebani APBN-P 2012
ABSTRAK
Adanya kenaikan harga minyak
internasional jelas akan semakin memberatkan bebab APBN tahun 2012 tanpa ada
perubahan kebijakan subsidi BBM. Bila pemerintah menaikan harga jual BBM
seperti pada bulan Juni 2008 hal ini tentu sangat membebani masyarakat
tertutama masyarakat miskin yang selalu terkena dampak akibat perubahan
kebijakan tersebut. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan pembatasan subsidi
BBM tahun 2012 akan berimplikasi pada penghematan APBN tahun 2012, namun untuk
dampak pengurangan operasional kendaraan pribadi roda empat di Jakarta belum
dapat dipastikan karena jika dilihat dari target penjualan mobil yang terus
meningkat hanya sia-sia karena kemacetan di Jakarta akan tetap berlangsung.
Sehingga perlu dilakukan juga pembatasan penjualan kendaraan agar tetap dpat
menekan laju pertumbuhan jumlah kendaraan yang berada di Jakarta. Pemakaian
bahan bakar minyak baik premium, pertamax maupun solar untuk sarana
transportasi permintaan selalu meningkat dari tahun ke tahun.
LATAR
BELAKANG
Direktur Eksekutif Megawati Institute Arif Budimanta meyakini
kenaikan BBM murni bukan untuk penyelamatan APBN. Malah justru sangat membebani
APBN-P 2012. Menurutnya, akibat selisih hitung subsidi BBM di RAPBN-P 2012,
keuangan negara berpotensi rugi Rp 17,1 triliun.Dijelaskan, berdasar
perhitungan Megawati Institute yang merujuk kepada RAPBN-P 2012 dan jawaban
pemerintah kepada DPR ketika pembahasan asumsi makro, maka jumlah rencana
anggaran untuk subsidi BBM (premium, solar dan minyak tanah) adalah sebesar Rp
104,1 triliun.Hasil perhitungan subsidi BBM dengan harga keekonomian premium Rp
8.022 (harga subsidi Rp6.000), Minyak tanah harga keekonomian Rp 7.600 (harga
subsidi Rp 2.500), dan Solar harga keekomiannya Rp 8.130 (harga subsidi Rp
6.000), dengan asumsi ICP 105 USD/barel dan kuota total 40 juta kilo liter
adalah sebesar Rp 87 Triliun.Lebih lanjut ia menguraikan, dari rencana anggaran
subsidi BBM yang diajukan oleh pemerintah sebesar Rp 104,1 triliun dan
dibandingkan dengan rencana realisasi subsidi yang dihitung ulang sebesar Rp 87
triliun, maka terdapat selisih Rp 17,1 triliun. Selisih itulah yang pemerintah
harus menjelaskan kembali kenapa selisih tersebut dapat terjadi.Arif
menambahkan, selain hitung-hitungan tersebut, jebolnya APBN lebih disebabkan
oleh adanya penambahan subsidi listrik yang naik hingga 107,1 persen dan
kenaikan Cost Recovery sebesar 25,5 Persen, Program BLSM dan Subsidi Angkutan
Umum yang secara keseluruhan mencapai Rp 106,3 triliun.Serta usulan penurunan
penerimaan pajak sebesar Rp 25,8 triliun dan PNBP Gas sebesar Rp 6,1
triliun.Ditegaskan, kenaikan subsidi listrik yang mencapai 107,1 persen sangat
tidak sebanding dengan kenaikan harga BBM yang hanya sebesar 30 persen.
Sementara pada sisi lain kenaikan cost recovery juga tidak sebanding dengan
terjadinya penurunan lifting minyak dari 950.000 bph menjadi 930.000
bph."Sekali lagi Ini memperlihatkan buruknya kualitas perencanaan anggaran
pemerintah," tegas Arif kepada Tribun, Jakarta, Kamis (29/3/2012).Lebih
lanjut, Arif Budimanta berkeyakinan, kenaikan BBM ini murni bukan untuk
penyelamatan APBN, malah justru sangat membebani APBN-P 2012.Atas dasar
pertimbangan tersebut adalah sangat tidak tepat pada saat ini kenaikan BBM
bersubsidi dilakukan hanya karena alasan kenaikan harga minyak
dunia.Kedepannya, tegasnya, pemerintah diminta untuk bersungguh-sungguh
mempersiapkan Nota Keuangan dan RAPBN dengan tetap berpegang teguh pada amanat
konstitusi bahwa APBN harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan
diperuntukkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Niat pemerintah untuk
menaikkan harga BBM mulai 1 April 2012 sepertinya harus diurungkan.
"Pemerintah belum
mampu menjelaskan kelebihan subsidi BBM sebesar 17,1 Triliun dan diperuntukkan
untuk apa? Jika Pemerintah tetap ngotot menaikkan harga BBM, maka ini potensi
kerugian negara dalam APBN-P 2012," ujarnya.
Ini menunjukkan, RAPBN-P 2012 tidak disiapkan secara matang,
karena unsur transparansi dan akuntanbilitas tidak dikedepankan pemerintah
sehingga kredibilitas dan kualitas dari RAPBN-P 2012 ini patut diragukan.
(PENYELESAIAN)
Menneg PPN/ Kepala Bappenas, H. Paskah Suzetta,
mengusulkan,
1.
agar
kenaikan harga BBM dilakukan secara bertahap sebagai alternatif kebijakan untuk
menghadapi kenaikan harga minyak dunia. Hal tersebut disampaikan dalam acara
diskusi Forum Wartawn Keuangan dan Moneter (FORKEM)
2.
Kelebihan
dari penyesuaian harga BBM secara bertahap dibandingkan penyesuaian sekaligus
adalah beban akibat kenaikan harga BBM tidak dirasakan sekaligus oleh
masyarakat pada satu saat tertentu, tetapi terbagi sepanjang tahun."Dengan
demikian, diharapkan kenaikan harga BBM tidak akan menimbulkan gejolak sosial
yang berlebihan," kata Menneg PPN/ Kepala Bappenas.
3.
Kelebihan
BBM secara bertahap yang transparan dan akuntabel akan memberi sinyal agar
pelaku ekonomi dapat merencanakan secara lebih baik terhadap penyesuaian -
penyesuaian yang perlu dilakukan."Dengan demikian, dapat dihindari
timbulnya suatu reaksi yang berlebihan (overshoot) dari kenaikan harga barang
dan jasa lainnya yang pada gilirannya justru dapat merugikan/ memukul
perekonomian secara lebih besar," tambah Menneg PPN/ Kepala Bappenas.
Disamping penyesuaian harga BBM, beberapa langkah yang harus segera dilakukan antara lain :
1.
melakukan
penghematan energi melalui revitalisasi Inpres No. 10 tahun 2005 tentang
Penghematan Energi.
2.
Melakukan
pengawasan secara ketat arus minyak, baik minyak mentah maupun minyak olahan
serta mengawasi dan menyelesaikan/ menekan terjadinya penyelundupan minyak
mentah maupun produk-produk BBM mulai dari lapangan-lapangan minyak hingga
jalur-jalur distribusinya.
3.
langkah
lainnya adalah menyelenggarakan diversifikasi energi secara skala besar dengan
segera, yakni mengganti penggunaan minyak bumi dengan gas alam. (Biro Humas dan
TU Pimpinan)
Sumber
:http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/03/01/menghadapi-kenaikan-bbm/
http://www.tribunnews.com/2012/03/29/kenaikan-bbm-membebani-apbn-p-2012
http://www.tribunnews.com/2012/03/29/kenaikan-bbm-membebani-apbn-p-2012
SARAN
Pemerintah
harus lebih cermat lagi dalam pengambilan keputusan, dimana tidak melihat dari
satu sisi saja tetapi juga melihat dari keadaan masyarakat seluruhnya. Karena
akibat harga BBM yang mahal banyak rakyat miskin yang menderita sedangkan jika
tidak menaikkan harga BBM negara akan mengalami kerugiaan.